Serui, Teras Weisiho.com – Anggota DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, Fredy Samber, menegaskan pentingnya kunjungan kerja (kunker) sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah di tingkat distrik dan kampung, Pernyataan tersebut disampaikan Fredy usai melaksanakan kunker di Distrik Yapen Timur, pada 24 Oktober 2025.
Menurut Fredy, kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat merupakan bagian penting untuk memastikan agar pembangunan berjalan merata dan tepat sasaran.
“Kunker memiliki manfaat yang sangat tinggi. Selain mengambil aspirasi masyarakat, saya juga melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat distrik dan kampung,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fredy menilai bahwa pembangunan di wilayah Yapen Timur masih sangat minim, sehingga masukan masyarakat menjadi landasan penting untuk diperjuangkan ke pemerintah daerah.
Dalam agenda kunjungan tersebut, Fredy mendatangi tiga kampung dan tiga instansi pelayanan publik, yakni:
Kampung yang dikunjungi:
1. Dawai (Ibu Kota Distrik Yapen Timur)
2. Wabompi
3. Nusyari
Instansi yang dikunjungi:
4. Polsek Yapen Timur
5. Koramil Yapen Timur
6. Puskesmas Dawai
Selain menyerap aspirasi, Fredy juga menyalurkan bantuan sembako kepada warga di setiap kampung yang dikunjungi.
“Sesuai dengan aturan, paket bantuan telah kami siapkan dan dibagikan di setiap kampung,” jelasnya.
Dalam kunjungannya ke Pasar Dawai, Fredy menerima keluhan pedagang terkait keterbatasan fasilitas pasar. Warga meminta penambahan dua unit bangunan pasar dan 15 los (lapak) baru, sebab pasar tersebut melayani bukan hanya masyarakat Yapen Timur, tetapi juga warga dari distrik lain serta karyawan perusahaan.
Fredy juga menjelaskan bahwa status lahan pasar seluas 10.000 m² (100 x 100 meter) merupakan aset milik pemerintah daerah yang telah dibebaskan senilai Rp60 juta.
Masalah krusial lainnya muncul saat Fredy mengunjungi Puskesmas Dawai. Ia menemukan bahwa stok obat sangat terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah pasien yang dilayani.
Puskesmas disebut hanya menerima stok obat untuk kebutuhan 11 kampung, namun kenyataannya juga melayani pekerja perusahaan melalui BPJS Kesehatan.
“Stok obat sangat terbatas. Seharusnya ditambah, mengingat Puskesmas juga melayani masyarakat perusahaan yang menggunakan BPJS,” tegasnya.
Seluruh aspirasi dan temuan lapangan telah dirampungkan dan akan dibawa ke DPRK untuk menjadi rekomendasi resmi agar ditindaklanjuti pemerintah daerah.
“Aspirasi masyarakat menjadi prioritas untuk kami perjuangkan. Kami harap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti secara baik,” ujarnya
Penulis : Hamsah
Editor : Tim Editor
