Nabire (terasweisiho.com) – Gelombang protes masyarakat adat Wapoga dan wilayah sekitarnya terhadap aktivitas perusahaan tambang ilegal tanpa izin resmi semakin menguat. Perusahaan-perusahaan tersebut diminta segera hengkang dari areal tambang karena dinilai meresahkan dan berpotensi merusak lingkungan.
Sikap tegas itu mendapat dukungan penuh dari Anggota DPRK Waropen Komisi A, Linus Dugupa, SH, yang secara terbuka meminta seluruh perusahaan tambang ilegal segera meninggalkan wilayah adat Wapoga dan sekitarnya.
“Saya tegaskan, perusahaan yang tidak memiliki izin resmi pemerintah dan persetujuan pemilik hak ulayat wajib segera keluar dari wilayah tambang,” tegas Dugupa, Jumat (12/12) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dugupa mengungkapkan, dirinya menerima banyak laporan dan keluhan masyarakat dari Wapoga, Ular Merah, Daiwa, Karice, Hajuda, Tanah Merah hingga Walai terkait aktivitas tambang ilegal yang diduga kuat beroperasi tanpa izin.
Menurutnya, keberadaan perusahaan tanpa izin tersebut sangat meresahkan masyarakat adat karena berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air sungai yang menjadi sumber utama kebutuhan hidup masyarakat.
“Jika sungai tercemar limbah kimia, masyarakat akan menjadi korban langsung. Air sungai itu dipakai untuk minum, mandi, dan mencuci. Ini ancaman serius bagi kehidupan mereka ke depan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dugupa menegaskan bahwa masyarakat adat telah melakukan musyawarah dan secara bulat menyepakati hanya satu perusahaan yang diizinkan beroperasi, yakni PT Pipo.
“PT Pipo dinilai memiliki itikad baik, peduli, dan aktif membantu masyarakat tanpa pamrih. Karena itu masyarakat dari Ular Merah hingga Walai sepakat menetapkan PT Pipo sebagai perusahaan yang sah beroperasi,” jelasnya.
Sementara itu, perusahaan lain—baik dari luar daerah maupun asing—yang beroperasi tanpa izin resmi dinilai telah merugikan masyarakat adat, merusak hak ulayat, serta berpotensi mencemari lingkungan dengan bahan kimia berbahaya.
Menutup pernyataannya, Dugupa menegaskan komitmennya bersama masyarakat adat untuk menjaga dan melindungi wilayah mereka.
“Sebagai anggota DPRK Waropen, saya berdiri bersama masyarakat adat. Perusahaan tanpa izin resmi wajib angkat kaki. Kami akan menjaga wilayah adat kami kapan pun,” pungkasnya.
Penulis : Jiro Nussy
Editor : Tim Editor
