JAYAPURA, 14 OKTOBER 2026 – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kepulauan Yapen, Ebzon Sembai, menekankan pentingnya memastikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2026 disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan dalam sambutannya pada rapat evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung pada Rabu, 14 Oktober 2026, bertempat di Swiss-Belhotel Jayapura.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat evaluasi tersebut menjadi tahapan penting untuk memastikan dokumen Perubahan APBD telah disusun dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan dan prioritas pembangunan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen.
Dalam sambutannya, Ebzon Sembai berharap agar seluruh masukan, koreksi, dan rekomendasi dari Tim Evaluasi Pemerintah Provinsi Papua dapat menjadi perhatian bersama dalam menyempurnakan dokumen Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar setiap program yang direncanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua DPRK Kepulauan Yapen tersebut juga menekankan bahwa program dan kegiatan dalam Perubahan APBD harus benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi peningkatan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).
Ia berharap agar kebijakan anggaran yang ditetapkan mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen.
Selain itu, Ebzon Sembai meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi secara serius dan bertanggung jawab, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lebih lanjut, Ebzon Sembai mengajak DPRK dan Pemerintah Daerah untuk terus memperkuat sinergi, koordinasi, dan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan sesuai dengan prioritas pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Melalui rapat evaluasi tersebut, diharapkan dokumen Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2026 dapat disempurnakan sesuai hasil evaluasi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan secara terarah dan bertanggung jawab.
Menutup sambutannya, Ebzon Sembai mengajak seluruh pihak untuk menjaga kebersamaan dan komitmen dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab demi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen.
