ANGKAISERA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kepulauan Yapen, Ebzon Sembai, membuka palang Puskesmas Menawi yang sebelumnya ditutup oleh Niko Sembai bersama keluarganya. Langkah tersebut dilakukan untuk memulihkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekaligus memastikan warga tetap dapat memperoleh layanan medis tanpa hambatan.
Persoalan pemalangan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dan DPRK. Upaya penyelesaian dilakukan melalui pertemuan bersama pihak keluarga yang berlangsung di Kantor Distrik Angkaisera, Jumat (16/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan itu, Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan harus didasarkan pada bukti dan dokumen yang jelas. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga memiliki dokumen pendukung yang dapat dijadikan dasar untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Ketua DPRK Kepulauan Yapen, Ebzon Sembai, menyoroti dampak langsung pemalangan fasilitas kesehatan terhadap masyarakat. Menurutnya, tindakan tersebut dapat menghambat warga yang membutuhkan pengobatan maupun keluarga pasien yang hendak mengakses pelayanan medis.
Ebzon menegaskan bahwa fasilitas kesehatan merupakan sarana pelayanan publik yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, persoalan apa pun yang terjadi tidak seharusnya mengorbankan hak warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Fasilitas pelayanan kesehatan harus tetap dapat diakses oleh masyarakat. Jangan sampai pemalangan menghambat warga yang membutuhkan pengobatan,” tegas Ebzon.
Usai pertemuan di Kantor Distrik Angkaisera, Ebzon Sembai langsung menuju Puskesmas Menawi untuk membuka palang yang menutup akses fasilitas tersebut. Langkah ini diambil agar akses menuju puskesmas kembali terbuka dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Pembukaan palang tersebut menjadi langkah penting untuk mengutamakan kepentingan masyarakat di tengah persoalan yang masih perlu diselesaikan. Keberlangsungan pelayanan kesehatan dinilai harus menjadi prioritas, mengingat masyarakat membutuhkan akses medis yang cepat dan mudah, terutama dalam situasi darurat.
Pemerintah daerah dan DPRK Kepulauan Yapen diharapkan terus mengedepankan dialog, mengutamakan bukti dan dokumen yang sah, serta mencari penyelesaian yang adil bagi semua pihak. Dengan demikian, persoalan yang terjadi dapat ditangani tanpa menghambat pelayanan publik dan merugikan masyarakat.
