Jayapura (terasweisiho.com) – Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Pokja Adat, utusan Saireri, Cyrillus C. Moman, ST, melaksanakan Penjaringan Aspirasi Triwulan IV Tahun 2025 yang digelar di Hotel HOM Premiere Abepura, Rabu (10/12/2025).
Kegiatan ini mengusung tema “Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan bagi Orang Asli Papua (OAP)”, dengan menghadirkan aktivis Papua, pakar kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Papua, serta Staf Ahli MRP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dialog yang berlangsung terbuka itu menyerap berbagai masukan dari masyarakat, mahasiswa, hingga pemuda asal Yapen yang berdomisili di Jayapura. Sejumlah peserta memberi sorotan terhadap kualitas pelayanan kesehatan, khususnya terkait akses pelayanan BPJS bagi OAP.
Cyrillus Moman kepada media mengatakan bahwa banyak keluhan yang disampaikan dalam forum, terutama terkait pelayanan BPJS yang belum sepenuhnya memadai bagi masyarakat OAP.
“Tanggapan terkait pelayanan BPJS ini akan kami bawa dalam paripurna MRP bersama pimpinan,” ujarnya.
Salah satu mahasiswa Yapen yang hadir dalam dialog bahkan mengungkapkan bahwa akses layanan kesehatan di tingkat provinsi pun masih sulit dijangkau.
“Ini akan menjadi rekomendasi kami untuk disampaikan kepada Bupati dan DPRK Yapen agar mahasiswa Yapen di Jayapura bisa mendapatkan layanan BPJS dengan baik,” tambah Cyrillus.
Dari proses dialog, MRP merumuskan tujuh rekomendasi terkait peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi OAP:
1. MRP akan menggelar rapat koordinasi dengan BP3OKP terkait agenda dan kepentingan OAP.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen diminta segera melakukan sidak ke Posyandu, Pustu, dan Puskesmas.
3. MRP akan mengadakan rakor dengan BPJS untuk membahas akses pelayanan kesehatan dari kabupaten ke provinsi.
4. Mendorong penyusunan Rancangan Perdasus tentang keberpihakan OAP di bidang kesehatan.
5. Mengaktifkan kembali Kartu Papua Sehat (KPS).
6. Program sekolah gratis bidang kesehatan (dokter dan perawat khusus OAP).
7. Sosialisasi BPJS dan Dinas Kesehatan terkait administrasi BPJS secara berkala.
“Setelah rapat koordinasi internal dan dengan para stakeholder, kami juga akan menemui Bupati dan DPRK Yapen untuk membahas ketujuh rekomendasi ini,” tegas Cyrillus.
Dalam sesi diskusi, seorang mahasiswi Yapen mengungkapkan bahwa akses masuk ke asrama putri (Aspuri) mereka sudah ditutup oleh pemilik hak ulayat selama 2 tahun 9 bulan.
Mendengar hal tersebut, Cyrillus menyatakan keprihatinannya dan menegaskan bahwa masalah ini akan segera dibawa ke Pemerintah Daerah Yapen.
“Saya sangat prihatin dan akan membawa masalah ini ke Pemda Yapen untuk segera diselesaikan,” tandasnya.
Penulis : Jiro Nussy
Editor : Tim Editor
