Yapen Teras Weisiho – Ketua Pokja Perempuan Natalia Barbalina Wona anggota MRP Papua gelar Penjaringan Aspirasi Masyarakat Triwulan III masa Sidang III tahun 2025, yang berlangsung di Graha Dewan Adat Saireri, Kamis siang (01/10/2025).
“Implementasi Penyaluran Dana Otsus pada sektor Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan, Infrastruktur Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Adat ditingkat kampung, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. ” Taqline diskusi penjaringan aspirasi masyarakat tahun 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Berdasarkan PP No. 107 Pasal 42 tahun 2021. Selaku Ketua Pokja Perempuan. Kami memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyaluran dana Otsus yang diperuntukannya benar-benar dirasakan oleh Orang Asli Papua, “pintanya.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Pokja Perempuan Natalia Barbalina Wona anggota MRP Papua kepada awak media kala di jumpai di Graha DAS distrik Anotaurei disela usainya diskusi penjaringan aspirasi masyarakat triwulan III masa sidang III tahun 2025.
Kata Ketua Pokja Perempuan, dari hasil diskusi hari ini, dirinya menerima banyak masukan dari berbagai elemen baik masyarakat adat, lembaga DAS, para pelaku UMKM maupun para tokoh adat di 7 suku wilayah Saireri serta kalangan mahasiswa/i dan lainnya.
“Ya, banyak keluhan dan masukan yang saya terima dari diskusi tadi terkait dana Otsus baik pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan hingga infrastruktur dasar serta pemberdayaan masyarakat adat, ini menjadi atensi yang nanti kami bawah dalam sidang di MRP, “pungkasnya.
Selain itu lanjut Natalia, pertemuan tersebut diakuinya banyak keluhan dari masyarakat adat maupun di DAS sendiri terkait penyaluran dana Otsus ternyata hal ini belum tepat sasaran peruntukannya, kami cukup prihatin.
“Maka melalui pertemuan ini, ‘Saya berharap, Pemkab Yapen dalam penyaluran dana Otsus peruntukannya harus jelas terutama hak-hak dasar masyarakat adat yang ada di 7 suku ini, dapat diperhatikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kita OAP, “tegasnya.
Lanjut ujarnya, penggunaan dana Otsus tahun 2025, ini akan difokuskan pada peningkatan kualitas pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat Papua dengan alokasi 30 % belanja pendidikan dan 20 % untuk kesehatan.
“Jadi tujuan dari penjaringan aspirasi masyarakat adalah memperoleh gambaran yang komprehensif dan akurat terkait implementasi penyaluran dana Otsus pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan serta infrastruktur dasar bagi kepentingan masyarakat, “terangnya.
Selain itu mengidentifikasi di tingkat kabupaten untuk mendapatkan penilaian kesesuaian antara program yang direncanakan apa ini sesuai kebutuhan, guna mendapatkan klarifikasi data yang kami rangkum dari Pemprov hingga kabupaten terkait pelaporan dan pertanggungjawaban dana Otsus.
“Dana Otsus Papua dalam pelaksanaannya, selaku Ketua Pokja Perempuan, ‘saya harapkan pemerintah di tingkat provinsi hingga kabupaten, khususnya di Kepulauan Yapen mampu memprioritaskan program strategis yang berpihakkan bagi masyarakat adat di 7 suku wilayah Saireri ini, “tandasnya.
Dalam pelaksanaannya, “Saya juga berharap partisipasi masyarakat dan semua pihak, kita turut mengawasinya sehingga dana Otsus ini mampu mengangkat harkat dan martabat serta cita-cita afirmasi hak dasar OAP dapat terwujud, “tutup Natalia. (FN).
Penulis : Jiro Nussy
Editor : Tim Editor
