Jayapura, Gelombang Protes muncul dari kalangan, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua terkait belum cairnya gaji ke-13 serta insentif Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diharapkan mencapai 100%.
Tuntutan ini mencuat di tengah dorongan kuat untuk memberikan prioritas bagi ASN Orang Asli Papua (OAP) dalam pengangkatan pejabat eselon di tingkat Pemprov Papua, Senin (10/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Solidaritas ASN Papua, Herry Aso, menyampaikan keprihatinannya atas keterlambatan pencairan gaji ke-13 yang merupakan sumber pendanaan dari APBN.
” Kami menduga ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Penjabat (PJ) Gubernur dan PJ Sekda untuk menunda distribusi dana ini, yang berpotensi digunakan untuk kepentingan politik praktis,” ungkap Aso dalam pernyataan resminya.
Aso, menambahkan bahwa keterlambatan ini berdampak buruk pada kehidupan sehari-hari ASN yang kesulitan memenuhi kebutuhan finansial.
Selain itu, ia juga menyoroti ketidakjelasan terkait insentif TPP yang hingga kini belum ada kejelasan mengenai nominal dan peraturan gubernur (Pergub) yang mengatur hal tersebut.
Tuntutan pemberian prioritas kepada ASN OAP dalam pelantikan pejabat eselon provinsi diangkat dengan semangat untuk memberdayakan dan mendorong partisipasi masyarakat asli Papua dalam pemerintahan daerah.
” Memberikan kesempatan kepada putra-putri asli Papua untuk menduduki jabatan strategis di Pemerintah Provinsi Papua diharapkan dapat menjaga kesinambungan budaya dan kearifan lokal, ” tegas Aso.
Protes ini mencerminkan harapan besar ASN OAP agar aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat lebih terwakili dalam pengambilan keputusan di tingkat provinsi.
” Ini adalah upaya untuk membangun kesetaraan dan keadilan dalam penempatan pejabat publik serta memastikan keberlanjutan budaya dan tradisi lokal, ” pungkas Aso.
Solidaritas ASN Papua mendesak pihak terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dan memenuhi hak-hak ASN guna memastikan stabilitas dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua.
Reporter : Jero Nussy
